Pada kesempatan itu, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa bonus demografi penting untuk dimanfaatkan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
"Bonus demografi ini menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak masyarakat produktif. Harusnya potensi ini dapat kita gerakan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ekstrem melalui perluasan lapangan kerja," kata Noudy sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta.
Noudy menjelaskan bahwa masalah kemiskinan ekstrem bersifat multidimensional, artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya perkara sempitnya lapangan pekerjaan, tetapi juga sulitnya akses informasi, pendidikan berkualitas, hingga infrastruktur publik.
Maka dari itu, kata dia, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan tersebut.
"Kalau kita tidak punya semangat untuk berkolaborasi menyusun strategi kebijakan, program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, target 0 persen pada tahun 2024 menjadi tantangan kita semua," ujarnya.
Baca juga: Menko PMK: Angka kemiskinan 2024 terendah dalam 10 tahun terakhir
Baca juga: Tingkat kemiskinan Jakarta menurun dalam tiga tahun terakhir
Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) Katiman Kartowinomo mengatakan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memudahkan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan tersebut.
Di satu sisi, dia menyebut target 0 persen kemiskinan ekstrem sulit dicapai. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mewujudkannya, paling tidak mendekati target tersebut.
"Masih ada saudara-saudara kita yang posisinya tidak bisa dinaikkan ke atas kira-kira begitu, kira-kira ada lansia dan disabilitas permanen itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan diberikan santunan secara permanen juga. Ini menjadi tantangan kita," kata Katiman.
Selain itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Chaerul Dwi Sapta mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem juga perlu dimulai dari sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Tentunya perencanaan pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi, dan terkonsolidasi dengan baik dengan perencanaan musrenbangdes, musrenbangda, dan musrenbangnas dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terjadi berdasarkan target yang akan dicapai," kata dia.
Di lain pihak, Guru Besar Universitas Padjajaran Nunung Nurwanti mengingatkan bahwa kemiskinan akan memicu timbulnya permasalahan lain seperti konflik, tindakan kriminal, hingga berdampak pada masalah kesehatan.
Menurut Nunung, upaya pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan faktor penyebabnya sehingga hasilnya akan lebih efektif.
"Itulah yang harus kita soroti tadi kemiskinan itu dikatakan dimensinya mana, yang mana yang akan kita potong dahulu," katanya.
Forum diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber lain, yakni Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Raden Muhammad Purnagunawan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
